Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI) turut juga menghimpun isu-isu mengenai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintah pada 100 hari pertama.
Salah satunya adalah isu bahwa Jokowi menjadi presiden boneka di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. LSI pun mencoba menanyakan perihal isu tersebut terhadap publik.
"Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan presiden boneka dengan 55,8 persen. Sementara, 23,6 persen masih meyakini kebijakan Jokowi dipengaruhi oleh Megawati. Kemudian, 20,6 persen menyatakan tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, di kantornya, Menteng, Jakarta, Senin, 2 Februari 2015.
Kebiasaan mantan Wali Kota Solo itu yang gemar melakukan blusukan juga menjadi perhatian LSI. Hasil survei LSI mengungkapkan bahwa blusukan ala Jokowi dinilai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan persentase 69,9 persen. Lalu, 14,3 persen publik menilai blusukan tersebut sebagai pencitraan dan 15,7 persen publik menyatakan tidak tahu.
Lebih lanjut publik juga memberikan pendapat mengenai penanganan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) dalam menghadapi peristiwa besar, seperti kecelakaan AirAsia QZ8501. Publik menganggap penanganan pemerintah dirasa tepat dengan angka sangat puas sebesar 21,4 persen, cukup puas 63,6 persen, kurang puas 12,1 persen, tidak puas sama sekali 0,6 persen, dan 2,3 persen tidak tahu.
Hasil survei ini berdasarkan populasi survei seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum sudah 17 tahun atau di atasnya. LSI mengambil sampel sekitar 1.200 responden dengan margin of error sebesar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden tersebut ditanya dengan metode wawancara. Satu pewancara bertugas untuk satu desa atau keluruhan yang terdiri dari 10 responden. Wawancara lapangan berlangsung pada tanggal 10-18 Januari 2015. (Sumber: VIVA.co.id)
Salah satunya adalah isu bahwa Jokowi menjadi presiden boneka di bawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. LSI pun mencoba menanyakan perihal isu tersebut terhadap publik.
"Sebagian besar publik menilai bahwa Jokowi bukan presiden boneka dengan 55,8 persen. Sementara, 23,6 persen masih meyakini kebijakan Jokowi dipengaruhi oleh Megawati. Kemudian, 20,6 persen menyatakan tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif LSI, Kuskridho Ambardi, di kantornya, Menteng, Jakarta, Senin, 2 Februari 2015.
Kebiasaan mantan Wali Kota Solo itu yang gemar melakukan blusukan juga menjadi perhatian LSI. Hasil survei LSI mengungkapkan bahwa blusukan ala Jokowi dinilai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan persentase 69,9 persen. Lalu, 14,3 persen publik menilai blusukan tersebut sebagai pencitraan dan 15,7 persen publik menyatakan tidak tahu.
Lebih lanjut publik juga memberikan pendapat mengenai penanganan pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) dalam menghadapi peristiwa besar, seperti kecelakaan AirAsia QZ8501. Publik menganggap penanganan pemerintah dirasa tepat dengan angka sangat puas sebesar 21,4 persen, cukup puas 63,6 persen, kurang puas 12,1 persen, tidak puas sama sekali 0,6 persen, dan 2,3 persen tidak tahu.
Hasil survei ini berdasarkan populasi survei seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum sudah 17 tahun atau di atasnya. LSI mengambil sampel sekitar 1.200 responden dengan margin of error sebesar +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden tersebut ditanya dengan metode wawancara. Satu pewancara bertugas untuk satu desa atau keluruhan yang terdiri dari 10 responden. Wawancara lapangan berlangsung pada tanggal 10-18 Januari 2015. (Sumber: VIVA.co.id)
No comments:
Post a Comment