RAMADHAN: Jika memang tidak benar, Kautsar Cs harus laporkan Zaini Abdullah ke pihak berwajib.

Jika memang tidak benar Kautsar, Hendra Fadli, Muklis Abee Cs harus laporkan Zaini Abdullah ke pihak berwajib.

Sebagaimana dilaporkan berandaaceh.com, Gubernur Zaini Abdullah saat bertemu dengan puluhan eks Tripoli, menyatakan tidak akan pernah mengalokasikan kembali bantuan untuk peningkatan ekonomi anggota KPA dan PA.

Ini karena pada APBA 2013, ia telah mengalokasikan anggaran tersebut sebesar Rp 650 miliar. Tapi dana ini diselewengkan oleh para oknum, yang menurut Gubernur Zaini dipimpin Abu Razak, Ilyas Abed, Muklis Abee, Hendra Fadli, dan Kautsar.

Saya kira saudara Muklis Abee dan beberapa nama yang disebut dalam "tudingan" terkait dana Rp 650 M itu sudah seharusnja melaporkan "si penuding" jika memang merasa tidak melakukan hal yang ditudingkan, karena ini bisa digolongkan dalam kasus PENCEMARAN NAMA "BAIK".

Ini jelas sangat merugikan jika memang tidak benar "tudingan" tersebut.

Ini penting agar masyarakat Aceh tidak terus berspekulasi dan berburuk sangka kepada "elit" di Aceh, jika memang Gubernur yang salah karena telah menuding sesuatu yang tidak benar maka Saudara Kautsar yang sekarang berstatus sebagai salah satu Anggota DPRA dkk (yang namanja disebut) harus melaporkan persoalan ini ke pihak berwenang agar dapat mengembalikan kepercayaan rakyat Provinsi Aceh kepada para tertuding.

Sementara jika Gubernur Aceh merasa tudingannja yang sesuai fakta ini juga harus segera dilaporkan ke pihak berwajib, terkait penjelewengan dana 650 M Rp tersebut, ini juga sangat penting agar rakyat Aceh bisa "kembali" percaya kepada Gubernur dan Gubernur bisa terbebas dari "tudingan" pencemaran nama baik.

Rakyat Aceh pasti berharap ada kepastian dan kejelasan terkait persoalan ini karena melibatkan oknum-oknum di Eksekutif dan Legeslatif yang dibiayai oleh rakyat untuk mengurus rakyat Aceh, bukan malah melukai perasaan rakyat Aceh dengan berbagai "polemik" (politik ala komik) yang terus dimainkan Pemerintah Aceh.

Kita lihat saja nanti!

JAMAICA: KALAU TIDAK MAMPU LEBIH BAIK GUBERNUR DAN SEMUA BUPATI SERTA WALI KOTA MUNDUR SAJA

Adalah Ironis ditengah banjir uang Aceh masih terus berkutat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu mantan juru bicara GAM Syardani M Syarif atau yang dikenal dengan nama tgk Jamaica menilai bahwa sekarang saat yang tepat bagi Aceh untuk bangkit, dengan limpahan dana yang mengalir ke Aceh setiap tahunnya seharusnya Pemerintah bisa fokus mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan peternakan, ia menilai hal ini sangat potensial selain merupakan kebutuhan pokok, pengembangan ke tiga sektor ini akan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam sebuah diskusi di media sosial Jamaica mengatakan sejak lama, Saya selalu bermimpi bagaimana supaya bisa mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Aceh, siapapun Gubernurnya, Bupati/Walikota.

Seharusnya Bupati/Walikota atau Gubernur di Aceh harus berpikir dan fokus untuk membuat Program Pertanian dan Peternakan Modern Terpadu, juga Perikanan modern di Aceh.

Ia melanjutkan lagi, Ini merupakan program yg Saya yakini akan dapat mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Aceh hingga jangka panjang. Kenapa program Perkebunan tidak Saya masukkan, karena Perkebunan sudah cukup banyak di Aceh, tinggal teknologi pengolahan hasil saja yg masih kurang.

Jadi, tidak mesti Saya harus menjadi seorang Bupati/Walikota, Gubernur, atau DPRK/DPRA, DPD/DPR RI sehingga baru bisa diaplikasikan Program Pertanian dan Peternakan Modern Terpadu di Aceh.

Ketika teknologi modern dilibatkan dalam bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, maka akan dapat menciptakan lapangan kerja massal, jadi tidak ada lagi yang namanya Kemiskinan dan Pengangguran di Aceh, karena semua orang akan punya pekerjaan, tidak ada yang nganggur kecuali orang-orang malas.

Kebutuhan pangan rakyat sangat bergantung pada hasil produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan. Kalau tiga hal saja (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) mau dikelola secara modern oleh Pemerintah Aceh, Insya Allah akan dapat mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan semua rakyat Aceh.

Saat ini adalah kesempatan membangun Aceh yg lebih maju, karena sedang ada Dana Otsus Migas yg melimpah setiap tahun dari Jakarta.

Uang sudah ada, Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan sah terhadap penggunaan dana tersebut, tinggal mereka hanya membuat kebijakan saja. Kalau itupun tidak bisa, lebih baik mereka mundur saja. Demikian pungkas Jamaica.

KOMUNIS ATAU KAPITALIS MUSUH UTAMA KITA?

Salah Menentukan Musuh Utama: Antara Hiu-hiu Lapar di Sekeliling Perahu (Kapitalis) dan Ular di Bawah Karang (Komunis).

SETIAP sudut pandang yang digunakan untuk menyikapi sebuah perkara akan menghasilkan konsekunsi-konsekuensi tertentu. Jika sudut pandang yang dikemukakan saling berseberangan, sesuai latar belakang, selera, dan kepentingan pengamatnya, niscaya menghasilkan ketegangan di antara mereka yang memberi perhatian terhadap perkara tersebut. Di tengah perselisihan itu, lantas lahir koreksi. Namun koreksi bukan puncak diskursus karena ia bisa saja malah membuat perselisihan terus berlanjut bahkan semakin lebar. Meski demikian, seharusnya tak perlu sungkan menganjurkan wacana atau sudut pandang alternatif yang dirasa manjur-korektif.

Dari sudut pandangnya orang-orang memutuskan situasi seperti apa yang harus dicegah-dilawan dan didukung-dilestarikan. Termasuk dengannya mereka mengidentifikasi dan menentukan siapa yang menjadi musuh dan teman. Posisi pemikiran menentukan posisi tindakan. Dan tidak mungkin setiap pihak bisa menghindar dari keharusan menentukan sikap seperti ini karena didukung dan diancam adalah dua ketentuan di dalam hidup para makhluk. Setiap orang akan punya musuh! Dan kenyataannya bahkan lebih rumit lagi: ternyata kita tidak hanya dimusuhi dan bermusuhan dengan satu pihak saja.

Tidak ada komune yang memiliki musuh tunggal. Hidup sekelompok kecil manusia yang tinggal di hutan pedalaman berada di tengah ancaman hewan buas dan situasi lingkungan yang keras. Sementara itu, dari arah sebelah, mereka juga diancam oleh komune lain yang hendak memperluas wilayah kekuasaannya. Pada saat yang sama, komune-komune tradisional yang saling mengancam itu terancam oleh tekanan industrialisasi. Akan datang para hartawan yang ingin mengalirkan modal barunya (modal yang diambil dari profit bisnis sebelumnya) ke ladang investasi baru setelah mereka mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk membabat hutan, mencaplok tanah adat, dan menggusur perkampungan penduduk.

Ketika para pengancam datang dari berbagai sisi, cukup penting menentukan mana yang paling mengancam dan susah dikalahkan. Musuh utama harus dikenali sesegera mungkin karena ancaman yang hendak diperlihatkannya sudah semakin dekat, atau bahkan tengah berlangsung. Musuh utama adalah yang sedang menebar kerusakan nyata.

Salah menentukan musuh, terlebih musuh utama, bisa membahayakan hidup. Kesalahan ini diawali dari kesalahan dalam memilih dan menggunakan sudut pandang untuk menyikapi perkara yang dimaksud. Pengoreksian terhadap cara berpikir yang keliru bisa menyelamatkan hidup banyak orang yang telah diperdaya sehingga merasa tiada yang salah dengan kemelaratan  dan kerusakan di sekitar mereka.

Propaganda Antikomunisme

Baru-baru ini beberapa tokoh agama cukup sibuk menyuarakan jargon “Awas Bahaya Laten Komunisme!” yang disampaikan lewat beberapa media. Mereka menempatkan komunisme sebagai musuh nomor satu bagi semua orang saat ini, yang akan mengancam masyarakat, negara, dan eksistensi agama. Untuk meyakinkan khalayak bahwa saat ini komunisme sedang dibangkitkan secara diam-diam, dikemukakanlah beberapa kasus yang mereka anggap sebagai gejalanya. Setidaknya ada lima kasus mutakhir dijadikan dasar keyakinan mereka.

Pertama, seperti dikatakan seorang ustaz, “saat ini akan diadakan pendidikan Marxis 2015 dengan materi Das kapital dan Manifesto Komunis yang akan dilaksanakan di Bogor”. Kedua, dimasukkannya Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2015. Selama ini tuntutan pengesahan RUU tersebut paling getol disuarakan oleh para aktivis kemanusiaan bersama mereka yang mengalami penyiksaan sadis di era kekuasaan Soeharto karena dituduh berhubungan dengan PKI. Ketiga, isu penghapusan kolom identitas agama di kartu tanda penduduk. Keempat, perampasan tanah penduduk di beberapa daerah. Kelima, dan ini cukup konyol, beredarnya foto Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang memakai baju bergambar palu-arit.

Sekarang marilah kita membahas dan membantah alasan konyol tersebut satu per satu: (i) Masalah pendidikan Marxisme di Bogor, tidak disebutkan siapa penyelenggaranya.  Lagian pendidikan Marxisme sudah ada sejak beberapa tahun belakangan setelah Soeharto berhasil ditumbangkan. Yang digagas tahun ini bukanlah yang pertama kali di Indonesia. Sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir sudah banyak forum-forum resmi (termasuk Sekolah Marxisme) yang mendiskusikan pemikiran Marx. Dan tak terhitung sudah berapa banyak diskusi-diskusi informal, misalnya di kantin kampus atau sekretariat organisasi, yang membedah Marxisme sambil minum serbat. Sejak diskusi-diskusi Marxis berjamuran di era Reformasi dan buku-buku Kiri diterjemahkan lalu dicetak dalam jumlah yang cukup banyak, komunisme masih belum menguasai Indonesia, belum berhasil merebut kekuasaan negara dari kendali kelas pemodal; (ii) Sama halnya dengan buku-buku Marxisme, baju-baju bergambar wajah Karl Marx, tokoh-tokoh Kiri lainnya, kutipan dari pernyataan mereka, hingga lambang palu-arit pun sudah banyak dijual dan dipakai selama ini. Lagian, dengan memakai baju seperti itu apakah seseorang dapat begitu saja dianggap sudah memahami dan menganut Marxisme? Sama halnya dengan pemakai serban yang tidak serta-merta bisa dianggap seorang agamawan karena bisa saja ia ternyata penjahat yang sedang menyamar. Atau anggap saja Anindya paham dengan lambang di bajunya itu dan pernah membaca dan mendiskusikan komunisme. Namun apakah dia seorang tokoh Kiri ternama yang memiliki pengaruh kuat untuk menggerakkan massa (kelas pekerja) dalam sebuah revolusi komunis?; (iii) Tujuan komunisme, berdasarkan manifestonya, adalah menghapus penindasan oleh kelas pemodal yang tamak dan menciptakan sistem produksi yang adil. Strategi perjuangannya disusun untuk mengupayakan keadilan bagi kaum papa. Komunisme digagas bukan untuk memperjuangkan hal remeh-temeh seperti penghapusan kolom agama di kartu identitas warga negara. Itu tak ada kaitannya dengan penyejahteraan; (iv) Perampasan tanah orang-orang miskin justru merupakan praktik di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Komunisme memang tidak menghendaki adanya kepemilikan pribadi. Ttanah-tanah para juragan harus dirampas lalu dikuasai oleh negara. Namun kasus yang diungkit oleh tokoh agama tersebut adalah perampasan tanah oleh kapitalis, bukan negara. Penguasaan oleh negara baru bisa diwujudkan setelah negara komunis berdiri, bukan sebelumnya. Jadi ketika kasus perampasan lahan penduduk dijadikan salah satu pertanda kebangkitan komunisme, itu sama sekali tidak tepat; (v) Dan tuduhan sebagai pembangkit komunisme terhadap orang-orang yang mendesak pengesahan RUU KKR sama sekali tak manusiawi. Ini tuduhan yang zalim. Tokoh-tokoh agama itu patut dicurigai sebagai alat kelas pemodal dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang terusik dan merasa akan terancam posisi serta nama baiknya jika RUU tersebut disahkan. Agama bisa diperalat penjahat untuk melindungi dirinya.

Para ideolog telah berulang kali meluruskan pandangan keliru orang-orang terhadap komunisme. Saya tak perlu mengulangnya di sini. Pandangan keliru tersebut biasanya memosisikan komunisme bukan sebagai ideologi ekonomi tetapi paham yang menentang agama dan hendak menghapusnya dari kehidupan manusia. Bagi mereka, term “komunisme” adalah sinonim dari “ateisme”.

Di samping itu, tetap ada agamawan yang mengkritik komunisme secara objektif. Mereka mampu mengulas ketidaksetujuannya secara jernih. Komunisme dikritik berdasarkan kelemahan teoretisnya. Karena objektif, mereka mengakui ada poin-poin tertentu di dalam Islam yang bersesuaian dengan komunisme, lainnya bertentangan. Kritikus objektif ini biasanya lebih suka berbicara tentang kelemahan sistemis komunisme ketimbang hasutan-hasutan terhadapnya yang tidak berdasar. Oleh karena mau melihat ketegangan antarideologi secara jernih, maka ketidaksetujuan mereka terhadap komunisme bukan berarti kesediaan untuk menerima kesimpulan bahwa saat ini komunisme adalah musuh utama semua orang Indonesia.

Jika umat Islam tak ingin terperdaya, maka kampanye antikomunisme yang belakangan aktif digalakkan harus diwaspadai. Namun cukup perlu diperjelas juga bahwa tidak semua yang menentang propaganda antikomunisme adalah pembela komunisme. Dan tidak harus pula menjadi pembela atau penganut komunisme untuk menolak propaganda tersebut. Kita tidak sedang berbicara tentang melindungi nama baik komunisme, tetapi menghindari perlawanan yang salah sasaran.

Sekelompok pelancong sedang berada di atas sebuah perahu yang sudah terkatung-katung di tengah lautan selama beberapa hari. Beberapa ekor hiu lapar sedang mengitari perahu mereka dan sudah menerkam sejumlah orang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari beberapa penumpang bahwa seekor ular yang sedang bergerak-gerak di bawah batu karanglah yang paling mengancam mereka di saat itu. Penumpang kapal yang sudah lemas dan irasional diajak menyelam untuk menangkap dan membunuh ularnya. Apa yang kemudian terjadi dapat Anda bayangkan.

Suara lantang para propagandis berserban itu dipekikkan di tengah-tengah situasi di mana kapitalisme semakin mencengkeram negara. Mereka lebih suka berspekulasi dengan “bahaya laten komunisme” ketimbang melihat dan melawan bahaya yang sudah tampak di depan matanya. Padahal kapitalisme terbukti telah menebar kehancuran di mana-mana. Pemodal-pemodal tamak adalah musuh utama bagi orang-orang yang ingin mempertahankan kedaulatan negara dan kelestarian alam. Dan para pemodal itu tidak sedang menebar bahaya laten karena mereka bertindak secara terang-terangan. Mereka adalah hiu-hiu kelaparan yang mengharamkan dirinya kenyang. Kepada penerusnya, setiap kapitalis akan berkata: “Haram bagi kita untuk merasa cukup”.

Musuh besar di depan mata

Tokoh Muslim yang mau melihat persoalan secara jernih mungkin tetap akan memosisikan komunisme sebagai musuh, tetapi bukan musuh utama. Dan mereka juga memandang pembalikan keadaan, dari kapitalisme ke komunisme, sulit diwujudkan. Dengan demikian, cara berpikir tokoh kolot yang menempatkan kapitalisme sebagai musuh nomor dua dan komunisme nomor satu akan dianggap keliru.

Termakan propaganda murahan tersebut bisa membahayakan umat. Kesalahan menentukan musuh utama akan membuat khalayak terkelabui. Pranata ekonomi yang eksploitatif akan semakin terkonsolidasi karena tak tersentuh kritik dan perlawanan umat beragama. Para pemodal bisa leluasa melakukan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama dan merugikan umatnya. Perhatikan ilustrasi berikut:

Di sebuah tempat:

Kapitalis A: Di masa mendatang harus ada tokoh dari persekutuan kita jadi presiden.

Kapitalis B: Siapa kira-kira?

Kapitalis C: Si Fulan saja.

Kapitalis A dan B: Setuju dengan usulanmu!

Di tempat lain:

Tokoh Muslim A: Kita harus membuat sebuah gerakan penentangan.

Tokoh Muslim B: Gerakan menentang siapa?

Tokoh Muslim C: Gerakan ganyang komunis.

Tokoh Muslim A dan B: Setuju dengan usulanmu!

Persekongkolan antara pemodal dengan tokoh agama dibangun untuk mencegah umat memiliki kesadaran kritis yang tepat sasaran. Propaganda antikomunisme ini adalah proyek penyesatan pandangan umum. Bahkan ada media Islam yang menyiarkan berita bahaya laten komunisme dengan menggunakan pendapat Tommy Soeharto, seorang kapitalis muda yang juga anak “jenderal jagal besar”. Dan belakangan ini dia mulai dikabarkan akan menjadi salah satu calon presiden di Pemilu 2019 nanti. Inilah salah satu ancaman nyata kita.

Dengan dalih agama sedang terancam, kita diminta fokus pada komunisme. Kapitalisme adalah musuh besar komunisme. Dan kebanyakan tokoh-tokoh agama memandang komunisme adalah musuh Islam. Namun sebagian dari mereka berkata kepada para kapitalis, “Musuh dari musuhku bisa menjadi temanku”. Lalu bertemanlah pemodal dan tokoh agama. Setelah berhasil mencemari agama, kekuasaan pemodal pun semakin kuat karena sebelumnya telah berhasil membangun persekongkolan dengan elite politik. Sementara mereka bertiga sedang berunding sambil mengisap cerutu di ruang rapat, massa yang sudah terperdaya pun sibuk meneriakkan “komunisme haram hukumnya” di bawah terik matahari.

Umat Muslim akan terus lemah jika tidak menyuarakan perlawanan terhadap kapitalisme. Kesadaran seperti inilah yang harus dimiliki. Jika tidak mewaspadai dan melawan propaganda konyol tersebut, Islam akan dihancurkan. Lagian, salah menentukan musuh bisa berujung pada tindakan yang menghancurkan teman sendiri.

PENULIS: Bisma Yadhi Putra Seorang penulis sekaligus analis politik muda berbakat di Aceh.

IRWANDI YUSUF, MUZAKKIR MANAF, ZAKARIA SAMAN, RAMADHAN MAJU DI PILKADA 2017 NANTI, KENAPA TIDAK?

IRWANDI YUSUF, MUZAKKIR MANAF, ZAKARIA SAMAN, ZAINI ABDULLAH, RAMADHAN MAJU DI PILKADA 2017 NANTI, KENAPA TIDAK?

IRWANDI YUSUF, MUZAKKIR MANAF, ZAKARIA SAMAN, ZAINI ABDULLAH, RAMADHAN menegaskan diri (dengan kata insya Allah) untuk maju di pilkada 2017 mendatang, Itu hak konstitusi semua  Warga Negara Indonesia, dan itu dijamin oleh UURI.

Tak ada seorang pun yang berhak menolak atau melarang apalagi berusaha menggagalkan pencalonan tersebut, adalah kesalahan besar ketika ada orang yang "menolak" majunja Seorang IRWANDI YUSUF (Bireun), MUZAKKIR MANAF (Aceh Utara), ZAKARIA SAMAN dan ZAINI ABDULLAH (Pidie) atau RAMADHAN  (Aceh Besar) di Pilkada 2017, baik saya maupun anda, sebagai seorang Tuha Peut di partai yang berkuasa di Aceh misalnja adalah sangat Wajar ZAKARYA SAMAN  atau ZAINI ABDULLAH bertekad untuk maju sebagai salah satu kandidat Gubernur Aceh, apa lagi MUZAKKIR MANAF telah duluan menjatakan diri untuk maju.

Atau bahkan orang di luar Partai Aceh ingin maju semisal IRWANDI YUSUF yang sudah pernah berbuat untuk Aceh ketika menjabat sebagai Gubernur  Aceh atau  bahkan RAMADHAN yang memiliki track record alias catatan masa lalu yang masih putih dan tidak pernah terlibat skandal politik di Aceh maupun di Indonesia meskipun sama sekali belum berpengalaman namun ingin berkompetisi untuk maju di pilkada 2017 nanti itu merupakan hal yang sangat wajar dan legal di depan hukum, karena semua warga negara berhak untuk maju, dipilih dan memilih atau tidak, toh selain jalur Partai juga masih terbuka jalur Independent bagi setiap warga negara yang berniat mencalonkan diri.

Pada hakikatnya hak mereka sama seperti hak anda juga, anda juga berhak untuk maju seperti haknja dia.

INI pertanda bagus untuk pertumbuhan iklim demokrasi di Aceh yang selama ini terlihat begitu menakutkan, rakyat Aceh memiliki semakin banyak pilihan, tidak hanya pada sosok-sosok tertentu saja yang seakan-akan terlihat tidak ada pilihan lain dan sangat kaku.

Namun pilihan dan kedaulatan untuk dipilih atau tidak itu tetap ditangan pemilih.

Ayooe siapa lagi?

"GILAA" ANGGOTA DEWAN YANG SATU INI MENOLAK DANA ASPIRASI, ADA LAWAN?

JAKARTA –  Gilaaa...Mantan aktifis yang sekarang bergabung dengan PDI P Budiman Sudjatmiko dengan tegas menolak usulan Banggar DPR terkait dana aspirasi, sebagaimana diberitakan oleh situs okezone.com Usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memberikan dana aspirasi kepada anggota dewan sebesar Rp20 miliar per tahun masih menuai polemik. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko yang juga mantan kader PRD menyatakan menolak usulan itu.

Penolakan pertama, kata dia, anggaran Rp20 miliar sebagai dana aspirasi yang dialokasikan melalui anggota DPR RI dan ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan itu tidak memiliki alasan yang kuat.

"Sebab, fungsi DPR yakni legislasi adalah pengawasan. Mengenai anggaran, tidak perlu menjangkau sejauh itu, di mana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran di daerah pemilihan. Sementara di sisi lain, penggunaan anggaran yang selama ini ada (tunjangan reses dan sebagainya) belum dapat dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan," ujar Budiman dalam keterangan resmi yang diterimaOkezone, di Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Alasan kedua, ungkap Budiman, jika dana aspirasi itu direalisasikan berarti kerja angggota DPR akan diukur dari bagaimana dana aspirasi tersebut disalurkan. Sebab, seorang anggota DPR hanya fokus bagaimana dana aspirasi ini tersalurkan. Karena itu, akan ada faktor-faktor subjektif di dalamnya, yakni menyangkut basis pemilihan dan lain sebagainya.

"Sementara sejatinya ketika sudah menjadi anggota DPR, semestinya anggota yang bersangkutan sudah terlepas dari sekat-sekat subjektif tersebut dan bekerja untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas," jelasnya.

Kemudian yang ketiga, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan masih percaya bahwa masih banyak anggota DPR yang memiliki integritas. Bekerja untuk menghasilkan undang-undang yang baik bagi masyarakat tanpa harus dibekali alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar.

"Saya percaya bahwa masih banyak anggota DPR yang bekerja dengan kesungguhan hati untuk kepentingan masyarakat. Sebab itu, anggota DPR jangan dikecilkan dengan urusan Rp20 miliar semata. Namun lebih dari itu, adalah bagaimana menghasilkan UU yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas demi kelangsungan bangsa dan negara," ungkapnya.

Keempat, jelas Budiman, dengan adanya dan alokasi Rp20 miliar maka anggota DPR terkesan mengambil kerja-kerja eksekutif. Jika kemudian alasannya adalah untuk kepentingan daerah pemilihan, ia menegaskan, bukankah di daerah pemilihan sudah terdapat pemerintah daerah yang bekerja untuk mengembangkan wilayah masing-masing.

"Belum lagi dikarenakan daerah pemilihan yang beragam. Di beberapa daerah, ada yang dua kabupaten/kota. Bahkan ada yang sampai belasan kabupaten/kota dengan beragam persoalan dan kesulitan sendiri-sendiri," katanya.

Melalui keempat alasan itu, ungkap Budiman, cukup untuk menegaskan bahwa dana Rp20 miliar tersebut sudah melecehkan nurani dan akal sehat. Baik untuk anggota DPR maupun untuk rakyat.

"Ini akan melecehkan rakyat, karena kan kebutuhan rakyat yang beragam itu bukanlah disahuti dengan Rp20 miliar, tetapi dengan kerja-kerja yang baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang," pungkasnya. (fal)

Whell...
Adakah politisi atau mantan aktivis di aceh yang se gila ploitisi yang satu ini?

APF: OPINI WTP, APA GUNANYA UNTUK RAKYAT?

OPINI WTP; Apa gunanya untuk Rakyat?

Oleh: TARMIZI (WAK TAR)
Direktur Aceh People Forum.

Dalam beberapa hari terakhir halaman Serambi Indonesia di penuhi dengan Iklan Ucapan selama kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Saya melihat ada strategy kampanye baru yang di coba lakukan oleh Pemerintah untuk membangun kepercayaan Rakyat dalam menjalankan pemerintahannya dan mengunakan keuangan daerah, seolah-olah mereka sudah mencapai keberhasilan yang diharapakan dengan mendapatkan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Padahal penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) tersebut hanya menilai aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan teknis pengunaan keuangan keuangan. BPK hanya menilai tentang pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemeritah (SAP), Kepaatuhan Pemerintah terhadap Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan(SPIP) serta Efektifitas Pengendalian dan Manajemen aset daerah.

Hal tersebut tidak berkaitan dengan dampak ataupun hasil yang dicapai dari pengunaan anggaran (expenditure) yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal menurut saya, Aspek kesesuian pengunaan anggaran dengan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting untuk di nilai, sehingga kita dapat mengukur efektifitas penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Pada 4 April 2015, Harian Analisa menuliskan,  SEJAK 2008 sampai tahun ini, Aceh sudah menikmati dana otonomi khusus (Otsus) selama tujuh tahun. Dalam kurun itu, total jumlah dana otsus yang dikucurkan sudah hampir mencapai Rp 40,1 triliun. Tahun 2016, berdasarkan perhitungan pagu indikatif, Aceh akan menerima dana otsus senilai Rp 7 triliun lebih. Namun, kucuran dana itu dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat "Tanah Rencong" secara umum.

Ini merupakan salah satu Indikasi betapa tidak pentingnya penghargaan WTP tersebut untuk rakyat, karena perhargaan WTP tidak mempunyai korelasi dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi kredibilitas dan Intergritas BPK belum mampu meyakinkan bahwa mereka tidak melakukan jual beli WTP.

INDONESIA SALAH URUS!

NEGARA SALAH URUS
Jika sebuah negara telah diurus secara salah atau gagal dikelola secara benar sesuai dengan tujuan pembentukannja maka negara tersebut akan menjadi:
LP 1-Ladang Pembantaian
LP 2-Ladang Pemerkosaan
LP 3-Ladang Perampokan
LP 4-Ladang Pencurian
LP 5-Ladang Pembodohan
LP 6-Ladang Penculikan
Lp 7-Ladang Penipuan
LP 8-Ladang Pelacuran
LP 9-Ladang Peredaran Narkoba
LP10-Ladang Pembegalan.

Ketika Negara atau sebuah wilayah menjadi sakah satu dari 10 LP tersebut maka.

NEGARA BAGIKU ADALAH TIDAK LEBIH DARI SEEKOR BINATANG PENGHISAP DARAH.

Jokowi Bersin di Kongres PDIP

Lo pada gag tau kan???
Prabowo mana?

SURAT PENGUNDURAN DIRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGUNDURAN DIRI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ajudan : "Maaf, Pak. Bapak segera diminta keluar dari istana secepatnya."

Presiden : "Loh, ada apa ini?"

Ajudan : "Sesuai dengan surat yang bapak tandatangani kemarin."

Presiden : "Surat apa? Tentang apa?"

Ajudan : "Loh, bapak kan sudah tanda tangan surat pengunduran diri?"

Presiden : "Kapan?!!"

Ajudan : "Kemarin yang bapak tandatangani pake pulpen item?"

Presiden : "Jadi?"

Ajudan : "Jadi bapak sudah resmi mundur jadi presiden."

Presiden : "Tapi kan saya tidak tahu kalo itu surat pengunduran diri. Saya cuman tanda tangan doang."

Ajudan : "Oh,. itu bukan urusan saya, Pak.

Ayyo lantik president tandingan!

APF: PEMBUNUHAN DUA INTEL TNI KARENA SISTEM PERTAHANAN NEGARA BERMASALAH

BANDA ACEH — Direktur Aceh People Forum (APF), TARMIZI MSI, mengatakan kasus pembunuhan dua anggota unit intelijen Komando Distrik Militer 0103 Aceh Utara itu terjadi karena sistem pertahanan negara yang bermasalah.

Reformasi 98 dilupakan, Konsep pertahanan negara bermasalah.

Kejadian pembunuhan prajurit TNI di Nisam telah membuat  semua pihak tersentak, banyak pihak khawatir bahwa peristiwa tersebut akan menjadi start up konflik dan merusak perdamaian yang mulai tumbuh. Lalu aksi mengutuk terhadap pelaku pun muncul dimana-mana dan dari berbagai kelompok. Memang, Aksi pembunuhan tersebut, harus dikutuk karena itu memang pekerjaan terkutuk yang merugikan masyarakat luas. Kutukan tersebut tidak akan merubah keadaan, apalagi mengutuk  dengan harapan agar kejadian tersebut tidak terulang, itu solusi bodoh.

Setiap peristiwa, pastilah tidak berdiri sendiri, tentu ada latar belakang yang menjadi asbabul wurud. Kita harus mengingat kembali agenda reformasi yang menuntut reformasi dan reposisi peran TNI, Dan juga jangan melupakan kesepakatan Damai GAM-RI yang mendiskusikan panjang lebar tentang rasionalisasi jumlah dan peran TNI di Aceh.

Karena Nisam itu bukan Boarder state yang membutuhkan tenaga TNI untuk mengintelin, maka kita juga harus kritis bertanya - "Ada apa intel TNI disitu"  di daerah yang bermasalah dengan Illegal logging... Masyarakat di kawasan tersebut dapat memberi jawaban yang tepat. Maka solusinya bukan operasi militer, yang terkesan aksi solidaritas korps untuk balas dendam.  "Saya pikir polisi sebagai satuan pengamanan masih mampu menangani kasus tersebut dalam kerangka penegakan hukum, bukanlah pengerahan tentara seperti mengusir pemberontak yang mencoba memindahkan patok batas wilayah" tegas Tarmizi dari APF (ACEH PEOPLE FORUM)

Tentu saja ini tidak semua kesalahan konsep pertahanan negara kita, tetapi harusnya kita semua introspeksi terhadap peran masing-masing, untuk memastikan konstribusi kita tidak semakin memperbesar masalah.

Demikian rilis Aceh Peopel Forum.

KONSEP NEGARA LINGLUNG MENURUT HAJI LULUNG

Indonesia- Indonesia di usianya yang ke 70 terlihat semakin linglung.

Menurut Haji Lulung Indonesia jadi linglung karena KMP Gagal mengalahkan Jokowi dalam Pilpres yang berbuntut panjang hingga kini.
Negara linglung itu adalah negara yang telah dibegal oleh sekelompok elit yang rakus, yang lupa kepada rakyat ketika menang dan tidak bisa move on serta selalu merongrong pemerintah ketika kalah.

Musuh itu harus disingkirkan buruk atau baik, lambat atau cepat! Tapi tetap aja dalam dunia politik tak pernah ada musuh jang abadi, jang selalu ada hanjalah permusuhan!

Mari kita cermati...Ahok kutu loncat?Oke...Hanja kutu busuk jang tidak akan meloncat ketika hidup di bawah ancaman "setidaknja menurut dia". Kenapa dulu Gerindra bersekutu dengan PDIP dalam mengusung Jokowi Ahok di Jakarta?

Mungkin salah satu penjebabnja adalah Gerindra merasa diuntungkan dengan duet ini.

Tanja kenapa?

Pertama: Gerindra pernah "terlibat asmara" dengan PDIP dan juga kemudian Gerindra "sangat khawatir" akan dikhianati oleh PDIP, dalam perjanjian batu tulis (Baca lagi Perjanjian BATU TULIS), Mulanja Gerindra berharap PDIP tidak mengkhianati mereka, setelah di 2009 Mereka berduet dengan Kemudi di pegang oleh PDIP dengan Megawati sebagai Capres dan Prabowo cawapres, kemudian Gerindra sangat berharap "asmara" itu terus berjalan sehingga nantinya PDIP mau menjadi Kernet Gerindra dengan skenario Capresnya PRABOWO (GERINDRA) dan wakilnya PDIP kebalikan dari 2009.

Kemudian Gerindra mulai menjalankan misinya, dilihatlah Kader PDIP jang paling Potensial adalah JOKOWI jang ketika itu masih walikota solo, misi untuk menjegal pengkhianatan PDIP pun disusun dan direalisasikan dengan Menduetkan Jokowi (PDIP) dengan Ahok (Gerindra jang non muslim) dengan harapan "kebaikan" GERINDRA jang memberikan (?) Kursi gubernur DKI pada JOKOWI (PDIP) bisa menghambat PDIP untuk tidak mengajukan CAPRESnya di 2014, karena kader jang paling potensial PDIP telah di"sandra" di DKI sehingga Megawati mau mendukung PRABOWO (Gerindra) sebagai capres karena "menurut" Gerindra PDIP tidak mungkin mencapreskan lagi Megawati (karena sudah kadar luwarsa)

Kedua: Gerindra tahu betul bahwa orang Indonesia sangat sensitif terhadap isu Agama sehingga dengan menduetkan Jokowi dengan Ahok (jang nonmuslim tapi tak dipersoalkan Gerindra) nantinja Orang Jakarta dan Indonesia jang notabenenja di dominasi oleh mayoritas Islam akan menolak pencapresan Jokowi (oleh PDIP) karena mereka (Gerindra mengira) dengan status Ahok jang non muslim akan ditolak oleh orang Indonesia untuk memimpin Jakarta jang merupakan Ibu Kota Indonesia. Dan ternjata Gagal Jokowi tetap di capreskan dan mengungguli Jagoan Gerindra Prabowo Hatta.

Nah setelah itu otomatis Ahok akan jadi Gubernur DKI, sebenarnja dalam skenario dan situasi seperti ini (Jokowi Presiden dan Ahok Gubernur) Gerindra meskipun kalah dalam kontestasi Capres tetap ketiban untung juga "dapat kursi guberbur" gratis (?), meskipun itu kalah prestis dibanding kursi president jang dimenangkan PDIP.

Lalu "Gerindra dan Gerombolannya" berupaya untuk tetap mengadakan perlawanan kepada PDIP (dan sekutunya) dengan menggagas Koalisi permanen di parlemen untuk menjegal Jokowi dan PDIP nya, lahirlah berbagai ide jang anti PDIP. Eh... ada jang terlihat tidak siap beroposisi (berada di luar pemerintahan) hal ini bisa terlihat dari gelagat politik "Bunglon" Golkar dan PPP alhasil Golkar dan PPP (mulai di goyang oleh kadernja sendiri) jang bahkan sudah terlihat sebelum pemilihan berlangsung (kepemimpinan SDA dan ARB) dengan kebijakan politiknja jang sangat bernafsu digoyang oleh kadernja sendiri dan kini berlanjut setelah pilpres SDA sudah dilengserkan, ARB akhirnja juga terseret ke arus jang sama dengan SDA tapi masih lebih beruntung karena belum "tentu" terlempar seperti SDA, Yang selain terdepak dari ketua partai juga jadi terpidana kasus korupsi.

Lantas PDIP mencoba memanfaatkan situasi Ahok jang mengangkangi Gerindra (dianggap saudara) Pintu masuk untuk PPP masih di buka, Golkar meski tidak resmi sudah duluan di dalam (sepertinja arus ini) masuk melalui JK jang punja darah Golkar dan kelompok itu sekarang mengkristal di bawan komando Agung Laksono. Akhirnja Gerindra semakin linglung, PKS memang masih di belakang (inilah satu-satunja) kemenangan Gerindra karena kader paling militan di Indonesia hanya ada ditubuh PKS (?) jang sepertinja sangat siap menemani Gerindra untuk terus menggasak PDIP dan sekutunja. 

Untuk nasional skenario ini sebenarnja sangat bagus karena PDIP jang terkenal konsisten beroposisi dengan pemerintah telah diimbangi (?) Oleh kekuatan Gerindra dan PKS jang sangat jantan untuk tetap memberikan tekanan kepada PDIP selaku penguasa, Untuk situasi ini Indonesia harus berterima kasih pada Gerindra dan PKS jang "sepertinja" siap mengawal Pemerintahan jang dipegang oleh PDIP, sehingga Pemerintah tidak berani berbuat "salah" sedikitpun,Tanja kenapa? OPOSISI siap menghukum.

Untuk tingkat lokal (Daerah) sepertinja akan tertular virus dan pengaruh jang sama diawali dengan Gagasan PILKADA TIDAK LANGSUNG jang mayoritas didukung oleh kubu KMP jang di komandoi oleh Gerindra dan dilawan oleh para penentang jang menginginkan PILKADA TETAP LANGSUNG jang di motori oleh PDIP. Mungkin ini karena ada sebagian fihak jang mulai menjadari bahwa melalui pemilihan langsung mereka akan sulit menang, lantas cara terakhir adalah MERUBAH REGULASI PILKADA untuk dipilih oleh DPR.

Tanja kenapa? Karena "sekarang" mayoritas kursi DPR dan juga DPRD dikuasai oleh kubu KMP.Lantas jika nanti "ternjata" misinya tetap gagal maka REGULASI lagi jang harus diubah.

Sampai kapan?

Ntahlah...So bukankah Indonesia semakin linglung setelah semakin dalam terjebak dalam perseteruan DUA KUBU PDIP Vs GERINDRA?

INI DIA KORBAN PHP PARTAI DEMOKRAT

INDONESIA-Sebagaimana diketahui jauh-jauh hari sebelum pemilu Partai Demokrat sudah mengadakan konvensi bakal calon president, bahkan sudah ada 11 nama yang sudah diputuskan dalam SK partai.  "Surat keputusan komite konvensi capres Partai Demokrat No 04/SK komite/VII/2013
Penetapan peserta konvensi PD telah diputuskan penetapannya oleh majelis tinggi PD," kata Suaidi saat itu. Ia melanjutkan setelah dari tanggal 27-29 Agustus 2014 melakukan tatap muka dengan peserta konvensi, maka komite memutuskan dan menetapkan yang menjadi peserta konvensi capres Partai Demokrat sebanyak 11 orang. Berikut nama-nama peserta konvensi capres Partai Demokrat, alhasil pada akhirnya yang terjadi adalah partai yang digawangi SBY tersebut hanya memberikan harapan palsu kepada para peserta konvensi, karena demokrat memutuskan untuk tidak mengusung calon pada pilpres 2014 silam, bahka dengan gaya abu-abu nan hati-hatinya SBY dengan malu-malu memilih untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

1. Ali Masykur Musa
2. Anies Baswedan
3. Dahlan Iskan
4. Dino Patti Djalal
5. Endriartono Sutarto
6. Gita Wirjawan
7. Hayono Isman
8. Irman Gusman
9. Marzuki Alie
10. Pramono Edhie Wibowo
11. Sinyo Haris Sarundajang

Sumber: Merdeka.com 

GOLKAR PECAH, SIAPA NYUSUL SP?

PERPECAHAN #GOLKAR LAGU LAMA ARANSEMEN BARU.

PARTAI APA LAGI SETELAH NASDEM?

Partai Golkar tak asing dengan perpecahan. Era reformasi 1998 membawa demokratisasi ke tubuh Golkar sekaligus benih-benih keretakan. Tiap Golkar menggelar musyawarah nasional, ada saja kader yang hengkang.

Maka selain menjadi ajang pertarungan memperebutkan kursi ketua umum, Munas menjadi semacam kutukan bagi Golkar

1998 MKGR & PKPI
Munas 1998 misalnya, berujung dengan pengunduran diri bekas Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Edi Sudradjat dari partai beringin.  Saat itu, Edi berebut jabatan ketua umum dengan Akbar Tandjung dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Ketika itu setiap calon ketua umum harus memperoleh dukungan minimal lima suara Dewan Pimpinan Daerah Golkar. Pada putaran pertama, Edi mendapat 15 suara DPD, Akbar Tandjung 10 suara, Sultan satu suara.Maka Edi dan Akbar melanjutkan pertarungan ke putaran kedua. Hasilnya menjadi berbalik. Akbar mengantongi dukungan 17 DPD, sedangkan Edi hanya 10 DPD.

Akbar pun menjabat ketua umum, tapi Edi keluar dan mendirikan Partai Keadilan dan Pesatuan (PKP) yang di kemudian hari berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Selain Edi, Mien Sugandhi juga mundur di masa kepemimpinan Akbar. Mantan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita itu lantas mendirikan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Namun MKGR tak lolos ambang parlemen.

2004 HANURA & GERINDRA
Friksi juga terjadi pada munas 2004. Saat itu terdapat beberapa nama calon ketua umum. Namun kandidat kuatnya hanya dua, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Namun magnet JK lebih kuat karena dia ketika itu menjabat wakil presiden di pemerintahan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak berdiri, Golkar cenderung nyaman berada di lingkaran kekuasaan.Maka JK memenangkan pertarungan dengan dramatis dan menjadi ketua umum. Munas 2004 tak pelak membuat Akbar merasa ditelikung. Agung Laksono yang diharap Akbar berada di belakangnya, ternyata berbelok mendukung JK. Padahal Akbarlah yang memuluskan langkah Agung menjadi Ketua DPR menggantikannya.

Di masa JK ini, Wiranto mundur dari Golkar dan mendirikan Partai Hanura. Selanjutnya Prabowo Subianto juga mundur dan mendirikan Partai Gerindra. Hanura dan Gerindra kini lolos ambang parlemen aktif berkiprah di DPR mengikuti jejak Golkar.

2009 NASDEM
Munas berikutnya tahun 2009 melahirkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Ia mengantongi 296 suara, berselisih tipis dengan Surya Paloh yang memperoleh 240 suara. Paloh tak puas. Menurutnya ada yang tak beres dengan munas kedelapan Golkar itu. Pada akhirnya Paloh mundur dari Golkar dan mendirikan ormas Nasdem yang kemudian berubah menjadi partai. Nasdem pun kini lolos ambang parlemen dan siap berkiprah di DPR.“Munas selalu menghasilkan perpecahan,”

2015 SIAPA YANG BAKAL NYUSUL NASDEM?

Agung Laksono yang akan mengomandoi Partai baru?

Atau

Abu Rizal Lapindo dengan GORILLA nya

(GOlkar abuRIzaL LApindo)?

RAMADHAN: JOKOWIPHOBIA ANCAM INDONESIA

JOKOWIPHOBIA adalah jenis kelainan jiwa, dimana seseorang merasa takut ketika mendengar nama Jokowi.
Penyakit ini diyakini mulai menjangkiti kebanyakan warga negara Indonesia pasca pilpres 2014 silam. Diduga ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mengalami kelainan jiwa jenis ini, diantaranya yaitu rasa frustasi yang berlebihan setelah menderita kekalahan pada pilpres 2014.
Pada awalnya penyakit Jokowiphobia ini diderita oleh pendukung Prabowo-Hatta atau yang lebih dikenal dengan kubu KMP. Namun kemudian penyakit ini juga menular pada kubu yang sebelumnya begitu getol mendukung Jokowi namun setelah Jokowi menjadi president ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka.
Dikaji lebih jauh sebenarnya penyakit Jokowiphobia ini begitu cepat mewabah dikarenakan perkembangan tekhnologi informasi di Indonesia yang luar biasa, berbagai situs media online bahkan dengan sengaja menyebarkan virus ini, media sosia semisal Facebook, twitter dan berbagai media sosial lainnya juga punya peran yang sangat besar dalam menyebarluaskan virus aneh ini.
Hingga kini belum ditemukan obat yang bisa menghentikan penyebaran virus ini.
Jika kita cermati hampir di seluruh Indonesia banyak pasien yang mengalami kelainan jiwa secara tiba-tiba, namun setelah dibawa ke psikiater divonis mengidap penyakit Jokowiphobia, jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan di akhir 2015 nanti penyakit ini akan memakan korban yang lebih banyak lagi, untuk sekedar diketahui ciri-ciri penyakit Jokowiphobia ini antara lain:
- Kalo lagi duduk atau berdiri bahkan dalam tidur selalu ngomongin Jokowi Gila, Jokowi Sinting, Jokowi Gendeng
- Kalo sakit perut suka marah-marah sambil teriak-teriak ini semua gara-gara Jokowi
- Kalo sakit gigi suka merepet sendiri Jokowi Kampret
- Kalo ndak bisa tidur salain Jokowi, Jokowi tukang santet
- Kalo Setan Merah kalah salah Jokowi.
- Kalo Setan menang orang tidak shalat salah jokowi.

Coba lihat-lihat disekitar anda adakah orang yang sudah terjangkiti virus Jokowiphobia ini? Kalao ada segera menjauh, supaya anda tidak tertular.

Sumber: 

http://masterramadhan.blogspot.com/2015/03/ramadhan-indonesia-diserang-virus.html

Menkum HAM "Tandingan" Fadli Zon, Amin Rais Telfon saya nyatakan dukung ARB Lapindo

Indonesia-Waketum Gerindra yang juga Menkum HAM "tandingan"Fadli Zon mengklaim PAN tetap mendukung Aburizal Bakrie (Ical) memimpin Golkar."2 Hari yang lalu saya dihubungi Amien Rais.

Pokoknya PAN tetap mendukung ARB, titik. Itu bahasanya Amien Rais kepada saya ditelepon," kata Waketum Gerindra Fadli Zon usai menjenguk Haryanto Taslam di RS Medistra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2015).

Meski demikian, Fadli tak menjelaskan soal komitmen PAN untuk mendukung pengguliran hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna. Namun Fadli menegaskan KMP sepakat ada kejanggalan dalam putusan Menkum HAM mengakui Golkar Agung Laksono dan PPP Romahurmuziy.

Jika dibiarkan, kata Fadli, sepak terjang Menkum HAM bisa membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia."Ini bisa membayakan demokrasi kita," ujarnya.PAN tak hadir dalam jumpa pers penggalangan dukungan hak angket yang diprakarsai oleh Fraksi Golkar di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3) kemarin.

Ketum PAN yang baru, Zulkifli Hasan, juga mengatakan PAN tak ikut-ikutan dalam pengguliran hak angket tersebut. "Nggak ada angket-angketan," ujar Zulkifli saat dihubungi, Kamis (12/3) malam.

Sumber: m.detik.com

PRESIDENT TANDINGAN TAK AKUI KEPUTUSAN MENKUM HAM

JAKARTA - President "Tandingan" Prabowo Subianto menyesalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Prabowo enggan mengakui kepengurusan Agung."Bagi saya dan bagi Gerindra yang saya pimpin, kami hanya mengakui Bapak Aburizal Bakrie. Kongres Denpasar yang kami akui karena kami saksi, kami hadir di situ, kami lihat semua pesertanya," kata Prabowo dalam wawancara dengan TV One, Jumat (13/3/2015).

Prabowo meminta Menkumham memeriksa daftar hadir, baik di Munas Jakarta maupun Munas Ancol, untuk mengetahui kebenarannya. Menurut Prabowo, Munas Bali yang memutuskan Aburizal sebagai ketua umum, jelas dihadiri oleh seluruh DPD I dan II yang sah."Saya kan bekas orang Golkar, saya kenal semua orang, jadi saya haqul yakin yang saya kira yakin bahwa yang sah itu adalah Bapak Aburizal Bakrie hasil Munas Denpasar," ucapnya.Oleh karena itu, Prabowo meminta Menkumham untuk segera mengoreksi putusannya yang mengakui kubu Agung.

Menurut dia, keputusan tersebut sudah merusak demokrasi yang ada di Indonesia. "Ini bencana bagi demokrasi Indonesia, musibah besar kalau ada kongres akal-akalan, ada munas akal-akalan, dianggap sah itu sangat berbahaya. Berarti demokrasi di Indonesia tidak akan dipercaya rakyat, sistem politik tidak dipercaya," ujar Prabowo.Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya memutuskan mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar.

Menkumham meminta Agung segera menyusun kepengurusan Partai Golkar dan menyerahkannya ke Kemenkumham untuk disahkan. Agung wajib memberi ruang kepada semua kader Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang memenuhi kriteria.

Sumber: TRIBUN-TIMUR.COM

MERASA DIKHIANATI, RAKYAT JAKARTA MENGGUGAT

INDONESIA -Sebagai pembayar pajak Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR) merasa dirugikan oleh kisruh yang melibatkan anggota Parpol di DPRD DKI dengan Eksekutif yang menghambat pelayanan publik, sehingga mereka mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Constitutional Complaintterhadap seluruh partai politik yang mengakibatkan kisruh antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta.

"Constitusional Complaint 
dilayangkan karena ulah parpol terkait hak angket itu telah menghambat proses pembangunan kota Jakarta yang jelas merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak," kata koordinator AMAR DPR, Ayat Hidayat kepada wartawan saat memasukan permohonannya di gedung MK Jakarta, Kamis (6/3/2015).

Menurut dia, kekisruhan yang disebabkan oleh parpol ini juga telah menghambat proses pemenuhan kebutuhan atas hak pendidikan, kesehatan dan kemananan masyarakat kota Jakarta. Padahal pengajuan hak angket tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat Jakarta."Selamatkan APBD 12 triliun itu kan pajak dari rakyat, justru dana itu yang bisa membangun kota dan masyarakat Jakarta," kata Ayat yang juga anggota LBH Pendidikan iniJika melihat kekisruhan ini, katanya, partai politik dinilai telah melanggar UU no 2 tahun 2008 tentang parpol, khusunya pasal 11 ayat 1 tentang fungsi dan sarana partai politik.

Dia mengatakan, dalam UU itu dijelaskan parpol punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik, membentuk iklim kondusif bagi persatuan bangsa Indonesia dan menyerap aspirasi politik."Kalau sudah begini kan parpol melanggar yang ajuin hak angket langgar UU, makanya lewat constitutional complaint ini kita minta MK segera berikan teguran untuk parpol agar berpihak pada rakyat, atau ancaman terburuk dibubarkan," kata Ayat.

SUMBER: KOMPAS.com

TERJERAT HUTANG, INDONESIA TERANCAM PECAH JADI TUJUH!

INDONESIA, Memasuki usianya yang ke tujuh puluh, kondisi Indonesia tak kunjung membaik, korupsi meraja lela, penegakan hukum sangat buruk, kemiskinan meningkat, ekonomi hancur-hancuran, hutang luar negri semakin membengkak, Indonesiapun di ambang keruntuhan. Bahkan diperkirakan Indonesia akan terpecah menjadi tujuh negara baru.

Hal itu dinyatakan mantan penasehat KPK Abdullah Hemahahua dalam acara diskusi di panggung utama Islamic Book Fair siang ini (3/3). Ramalan itu diungkap oleh pengamat asing kepada Indonesia.“Yang jelas Papua akan menjadi negara sendiri, tinggal nunggu waktu. Kemudian Aceh, Riau, Makasar dan seterusnya,” kata mantan Ketua Umum HMI ini.

Abdullah juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini mengalami penjajahan ekonomi yang parah. Hutang Indonesia kini tercatat Rp 3.500 triliun. “Kepemilikan asing untuk bank di Indonesia boleh sampai 99 persen. Padahal di Malaysia asing hanya boleh 30 persen. Di Cina hanya boleh 25 persen,” terangnya.

Abdullah juga menyayangkan tidak sinkronnya keputusan ulama dengan kebijakan pemerintah. “Contohnya MUI mengharamkan bunga bank. Tetapi pemerintah membolehkan Bank Indonesia menetapkan bunga bank,” paparnya.

Sedangkan Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa di dunia ini sekarang sistem Sosialisme dan Kapitalisme sebenarnya sudah ambruk. “Sosialisme sejak ada Perestroika dan Glastnost tahun 1989 jelas telah ambruk. Orang nggak mungkin dibuat sama rata dan sama rasa,” terang Guru Besar Ilmu Kelautan IPB.

Begitu pula kapitalisme. Negara-negara Barat tingkat pertumbuhannya sekarang minus atau paling 1 persen. “Mereka mempertahankan ekonominya dengan melakukan penjajahan ekonomi ke bangsa lain. Makanya mereka menghutangkan uangnya ke negara-negara lain.

Jadi bukan negara besar itu membantu kita. Tapi kita yang membantu mereka sehingga uangnya bisa beredar. Kalau tidak mereka tidak bisa mempertahankan ekonominya,” terang mantan Menteri Kelautan ini.

Rokhmin berharap dunia sekarang kembali ke sistem Islam yang merupakan aturan dari Allah. Profesor ini juga menegaskan bahwa kegagalan sistem kapitalisme ini diakui sendiri oleh intelektual Barat. Diantaranya oleh Josep Stiglitz dan George Soros.

Sumber: sharia.co.id

DULU IRWANDI, SEKARANG AHOK.

Indonesia-Perbincangan antara orang yang diduga Wakil Ketua DPRD, Lulung Lunggana dari fraksi PPP dengan orang yang diduga Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik, dari fraksi Gerindra, beredar di beberapa grup pesan singkat.

Dalam perbincangan tersebut, tampak kepanikan mereka atas tindakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (27/2) kemarin, melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Pelaporan tersebut dilakukan Ahok atas temuan dana siluman yang diduga dilakukan oleh oknum DPRD DKI sebesar Rp12,1 triliun.Tampak dalam pesan tersebut, keduanya panik.
'Ini begimane ceritanye sih? Kok si gila udeh lapor KPK aje bos? Bisa gawat nih kita' pesan yang disampaikan oleh orang yang diduga Lulung kepada orang yang diduga Taufik tersebut.
Lalu, orang yang diduga Taufik pun membalasnya, 'Iya ji, makanya ane kan udeh bilang sm ente, kita ancem dulu aja dia, bukan langsung angket aja kyk gini. ngamuk dia jadinya.'Pesan itu sendiri, dikirim kurang lebih pukul 05.30.

Namun, tidak diketahui kapan pesan tersebut dikirim. Termasuk, apakah pesan tersebut benar perbincangan keduanya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta melakukan Hak Angket kepada Ahok atas prosedur pengajuan draft RAPBD ke Kemendagri yang tidak sesuai peraturan.Sementara, Ahok melaporkan DPRD atas temuan dugaan dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun.

Sekedar mengulang, sebenarnya kasus perlawanan seorang gubernur atau Eksekutif terlibat perseteruan dengan Legeslatif/DPRD sebelumnya juga pernah terjadi di Aceh antara Irwandi Yusuf dengan DPRA di penghujung masa pemerintahan Irwandi di Aceh beberapa tahun silam.

TRIBUNNEWS.COM

AYAH PAPUA (EKS TNA): INDONESIA KALAU MAU HANCUR? ABAIKAN KAMI ACEH DAN PAPUA

" Makanya, saya selalu bilang, kalau mau memperbaiki Indonesia, maka perhatikan dulu Aceh dan Papua. Selama ini pemerintah hanya membangun wilayah tengah saja. Sedangkan kerangkanya (Aceh dan Papua) diabaikan, Apa tidak hancur bangsa ini?" ujarnya AYAH PAPUA penuh semangat.

ACEH, KONFLIK Aceh telah 10 tahun berakhir. Namun masih banyak kisah haru, heroik, dan sisi-sisi kemanusiaan yang belum terungkap.

Salah satunya adalah tentang sosok Abdul Halim (52) alias Bang Yan alias Ayah Papua. Mungkin ia menjadi satu-satunya putra Papua yang berjuang di hutan Aceh.Kini, saat Aceh mulai damai, ia memendam hasrat untuk memberi contoh kepada keluarga dan teman-temannya di tanah Papua, tentang bagaimana berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua, tanpa harus lagi mengorbankan nyawa manusia.

Terlahir dari Keluarga Pendiri OPMGAYA bicaranya blak-blakan, logat bahasa Indonesianya masih seperti orang Papua. Jika bukan dari gaya bicaranya, orang tidak menyangka kalau pria berperawakan kecil ini adalah orang Papua asli. Apalagi, rambut kriwil khas Papua, tertutup oleh topi pet berbahan campuran kain dan karet di kepalanya."Saya lahir di Manokwari, tanggal 21 Juli 1950, dari keluarga pejuang OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Ayah saya, Pieter Bonsapia adalah salah satu pendiri OPM," ujar Abdul Halim alias Ayah Papua, dalam bincang-bincang dengan Serambi di sebuah warung kopi, di Uleekareng, Banda Aceh, Sabtu (21/1).Ia menyeruput kopi dalam-dalam. Rokok kretek merek Dunhill nyaris tidak pernah lepas dari celah dua bibirnya. Padahal, asbak di depan kami nyaris sudah penuh dengan puntung rokok miliknya.Baru setengah jam duduk, dia sudah minta tambah satu gelas kopi lagi kepada pelayan warung. "Kami di Papua biasanya minum kopi dalam gelas besar," kata dia sambil memeragakan ukuran gelas dengan tangannya."Bukan 'kopi' dalam botol?" goda temannya yang juga mantan aktivis GAM. "Kadang-kadang juga," sahut Ayah Papua sambil cengar cengir.

Ayah Papua memang sosok yang enak diajak bicara. Meski baru kenal, dia langsung bisa akrab dan bercerita panjang lebar tentang kisah hidupnya. Mulai dari saat SMA di Sorong, hingga kisah-kisah heroik saat harus bergerilya di Aceh masa konflik dulu.Sebagai putra pejuang, Ayah Papua sudah biasa ditinggal pergi oleh ayahnya. "Pada tahun 1974, ayah saya hijrah ke Vanuatu, dan mulai saat itu beliau kerap keluar masuk Papua-Vanuatu melalui jalur ilegal," ungkapnya.Meski kerap ditinggal pergi ayahnya, tak membuat Abdul Halim tertinggal dari segi pendidikan.

Selepas SMA di Sorong (kini Papua Barat), Abdul Halim melanjutkan pendidikannya ke Akademi Ilmu Pelayaran Surabaya. Namun, Halim hanya bertahan selama dua tahun. Ia kemudian memutuskan pindah ke Institut Ilmu Pemerintah (IIP) di Jakarta. Namun, lagi-lagi Halim hanya sanggup bertahan selama dua tahun. "Saya baru mendapat sarjana setelah ambil persamaan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang," ujarnya.Ijazah S-1 dari Politeknik Semarang itu tidak disia-siakannya.

Dengan dasar tersebut, Halim melanjutkan kuliah untuk mengambil spesialisasi bidang Well Control di University Austin Texas, Amerika Serikat.Selepas dari Texas, Abdul Halim alias Ayah Papua, mulai bekerja di Continental Oil Company (Conoco), sebagai tenaga bidang pengeboran minyak lepas pantai. Pekerjaan ini lah yang mengantarnya bersentuhan dengan Aceh. "Tahun 1979, saya menikah dengan gadis Aceh Rosdiana Juned, di Tapanuli Selatan. Kami kenal di sana (Tapsel)," ujarnya.Setahun di Tapsel, Abdul Halim dikontrak oleh perusahaan pengeboran minyak Mobil Oil untuk ditugaskan di wilayah Aceh Timur.

Di sinilah dia mulai bersentuhan dengan para aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Saat itu saya mulai tertarik dengan perjuangan mereka (GAM), tapi saya belum terlibat aktif," ujarnya.Bergerilya di Rimba AcehBaru pada tahun 1986, dia mulai mencoba-coba aktif di GAM dengan tugas pertama sebagai petugas di bidang komunikasi (radio). Meski mulai aktif di GAM, Abdul Halim tetap menjalani tugas rutinnya yang pada tahun 1987 menjadi staf pengeboran di perusahaan Medco, subkontrak Mobil Oil di bidang pengeboran. "Keterlibatan saya di GAM bukan serta merta, melainkan melalui sebuah pemikiran cukup panjang. Akhirnya saya ambil kesimpulan bergabung karena menurut saya ini adalah perjuangan mulia, untuk mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh," ujarnya.

Keputusan Ayah Papua bergabung dengan GAM bukan tanpa konsekwensi, saat pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989, Ayah Papua harus meninggalkan pekerjaan yang baru satu tahun digelutinya di Medco."Pada tahun 1989 saya hijrah ke Malaysia, dan baru kembali menjelang satu tahun pencabutan status DOM (1998). Setelah status DOM dicabut, kami kembali aktif membangun kekuatan dengan di bawah komando Analfiah Julok.Sejak itu, berbagai kisah heroik dialaminya.

Sebagai pejuang Ayah Papua, jarang berkumpul dengan keluarganya. Kondisi Ayah Papua Cs semakin terjepit saat pemerintah RI menetapkan status Darurat Militer pada tahun 2003."Saat itu kami kerap keluar masuk Aceh. Kebanyakan dari kami membuat basis di Kerinci, Jambi. Banyak dari teman-teman kami meninggal di medan perang. Alhamdulillah, saya masih dilindungi, hingga bisa menikmati perdamaian saat ini," ujarnya mengenang.Dua dari tujuh anaknya (2 perempuan 5 laki-laki), juga aktif di GAM. "Satu orang TNA (tentara GAM) dan satu lainnya sipil," terang dia.

Panggilan Ayah Papua Saat tsunami menerjang Aceh 26 Desember 2004, Ayah Papua menjadi salah satu orang pertama yang paling terpukul. Tanpa memedulikan statusnya sebagai buronan aparat keamanan, Ayah Papua bekerja keras untuk mengevakuasi mayat-mayat yang berserakan di seputar Banda Aceh dan Aceh Besar."Saat itu, banyak relawan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka lebih suka memanggil saya Ayah Papua.

Padahal nama saya Abdul Halim, sementara saat konflik dulu, saya dikenal dengan nama Sofyan atau Bang Yan," ujarnya.Aceh dan Papua Kerangka IndonesiaSEJAK menetap di Aceh pada tahun 1980, Abdul Halim alias Ayah Pupua telah melewati berbagai pengalaman hidup yang akan diceritakan kepada anak cucunya kelak.

Tentang bagaimana ia meninggalkan pekerjaannya di perusahaan minyak, untuk kemudian keluar masuk hutan dengan memanggul senjata. Juga tentang bagaimana ia memunguti mayat para korban konflik dan korban bencana tsunami terdahsyat di abad ini.

Meski usianya sudah berkepala lima, bukan berarti Ayah Papua tidak lagi punya cita-cita. "Saya memendam hasrat untuk membagikan ilmu tentang perdamaian di Aceh ini kepada teman-teman di Papua. Bahwa berjuang itu tidak mutlak dengan senjata. Sudah cukup mereka berjuang puluhan tahun dengan senjata, kini saatnya mereka harus berjuang melalui jalur politik, seperti yang dilakukan teman-teman saya di Aceh," ujarnya.

Ia berpendapat, perdamaian Aceh yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, bukan saja telah menyelamatkan nyawa ribuan rakyat Aceh dan Indonesia. Tapi, perdamaian yang melahirkan butir-butir kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), juga telah mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh."Orang-orang Aceh yang dulu terpinggirkan dan tinggal di desa-desa, kini telah bisa menjadi pemimpin formal yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil perjuangan ini juga melahirkan para pemuda kritis dan pintar. Ini merupakan aset bagi Aceh untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional," ujarnya."Saat delegasi masyarakat adat Papua dan DPR Papua berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu, saya menyerahkan dokumen MoU Helsinki dan UUPA.

ACEH DAN PAPUA ADALAH KERANGKA INDONESIA.
Saya bilang, generasi Papua harus banyak belajar ke Aceh, harus banyak orang Papua datang melihat Sabang. Jangan hanya melihat Mereuke saja. Mereka harus sadar bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka berdirinya Indonesia," tambah dia.

Pendapat bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka Indonesia, kata Ayah Papua, didasarkan pada lirik lagu "Dari Sabang Sampai Mereuke" ciptaan R. Surarjo. Lirik yang dimaksudnya;

"Dari Sabang sampai Merauke, Berjajar pulau-pulau,..."Sambung-menyambung menjadi satu Itulah Indonesia....""

Dari lagu itu jelas bahwa pemilik Indonesia sesungguhnya adalah Aceh dan Papua, yang lainnya numpang. Makanya, saya selalu bilang, kalau mau memperbaiki Indonesia, maka perhatikan dulu Aceh dan Papua. Selama ini pemerintah hanya membangun wilayah tengah saja. Sedangkan kerangkanya (Aceh dan Papua) diabaikan. Apa tidak hancur bangsa ini," ujarnya penuh semangat.

Atas dasar itu pula, saat ini Ayah Papua sedang mencoba menjajaki memfasilitasi perdamaian di Papua melalui Interpeace, lembaga yang hingga kini masih mengawal perdamaian di Aceh. Dia akan mengajak para pemuda Aceh untuk menurunkan ilmunya kepada masyarakat di Papua."Mereka (warga Papua) harus meningkatkan harkat dan martabat bangsa Papua, tidak hanya sekedar berani mati. Kalau modal nekat, sudah dimiliki pejuang di Papua. Sekarang tinggal dikombinasikan dengan ilmu politik yang mumpuni," katanya.

Lalu apakah kondisi Aceh saat ini sudah cukup ideal?

"Belum, masih butuh perjuangan panjang. Tapi saya pikir, Aceh sudah lebih baik daripada Papua. Saya pikir, yang perlu dilakukan di Aceh setelah proses reintegrasi selesai, adalah regenerasi. Secara perlahan, para pemimpin Aceh harus menyerahkan tongkat kepemimpinan di beberapa bidang kepada para pemuda. Sehingga suatu hari nanti, mereka benar-benar telah siap memimpin dan mewujudkan kesejahteraan, serta mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh," ujarnya.

Ayah Papua yang kini aktif di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh ini juga punya saran kepada pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan aspirasi dari para mantan kombatan GAM."Perjuangan hari ini adalah perjuangan dengan konsentrasi dan penuh perdamaian. Jadi bangsa ini tolong hargai aspirasi mereka. Sebab kalau tidak dihargai, kita akan membuka ruang bagi terjadinya upaya penghancuran kerangka Republik ini," tukas Ayah Papua.

Mengomentari tentang aksi penembakan yang marak terjadi di Aceh beberapa waktu lalu, Ayah Papua mengaku tidak yakin kalau aksi itu dilakukan oleh para mantan kombatan. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan sentimen anti-Jawa di Aceh."Saya sudah merasakan saat bergabung dengan GAM, tidak ada perbedaan ras dan warna kulit.

Semua penduduk ber- KTP Aceh punya kesempatan yang sama untuk berkiprah di partai Aceh. Jadi kami para mantan kombatan, tidak pernah anti dengan pendatang. Bahkan banyak kombatan berasal dari suku Jawa," tukas Ayah Papua.[](*/Laporan Wartawan Serambi IndonesiaZainal Arifin M. Nur) | Minggu, 22 Januari '12

SUMBER: acehcyber.com