APF: OPINI WTP, APA GUNANYA UNTUK RAKYAT?

OPINI WTP; Apa gunanya untuk Rakyat?

Oleh: TARMIZI (WAK TAR)
Direktur Aceh People Forum.

Dalam beberapa hari terakhir halaman Serambi Indonesia di penuhi dengan Iklan Ucapan selama kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Saya melihat ada strategy kampanye baru yang di coba lakukan oleh Pemerintah untuk membangun kepercayaan Rakyat dalam menjalankan pemerintahannya dan mengunakan keuangan daerah, seolah-olah mereka sudah mencapai keberhasilan yang diharapakan dengan mendapatkan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Padahal penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) tersebut hanya menilai aspek-aspek yang tidak berkaitan dengan teknis pengunaan keuangan keuangan. BPK hanya menilai tentang pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntasi pemeritah (SAP), Kepaatuhan Pemerintah terhadap Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan(SPIP) serta Efektifitas Pengendalian dan Manajemen aset daerah.

Hal tersebut tidak berkaitan dengan dampak ataupun hasil yang dicapai dari pengunaan anggaran (expenditure) yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal menurut saya, Aspek kesesuian pengunaan anggaran dengan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting untuk di nilai, sehingga kita dapat mengukur efektifitas penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Pada 4 April 2015, Harian Analisa menuliskan,  SEJAK 2008 sampai tahun ini, Aceh sudah menikmati dana otonomi khusus (Otsus) selama tujuh tahun. Dalam kurun itu, total jumlah dana otsus yang dikucurkan sudah hampir mencapai Rp 40,1 triliun. Tahun 2016, berdasarkan perhitungan pagu indikatif, Aceh akan menerima dana otsus senilai Rp 7 triliun lebih. Namun, kucuran dana itu dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat "Tanah Rencong" secara umum.

Ini merupakan salah satu Indikasi betapa tidak pentingnya penghargaan WTP tersebut untuk rakyat, karena perhargaan WTP tidak mempunyai korelasi dengan kesejahteraan rakyat. Apalagi kredibilitas dan Intergritas BPK belum mampu meyakinkan bahwa mereka tidak melakukan jual beli WTP.